Proyek bidang pangan Kementerian Pertahanan Nasional dapat dikelola oleh BUMN

Penulis: R AGUS TRIHATMOKO Ph.D., dosen senior kaya raya dan Universitas Surabaya

dalam situasi krisis sosial ekonomi bahkan kepala negara multidimensi situasi krisis memiliki kekuasaan konstitusional penuh untuk memutuskan UUD, tujuannya untuk menyelamatkan politik negara dan negara. Saya (investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Akibat ketidakpastian pandemi Covid 19, ancaman krisis pangan global sudah dekat. Dianjurkan segera membangun ekonomi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan nasional. Pada semester depan (9 Juli 2020), keseriusan pemerintah akan langsung tercermin di lapangan.

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) dan Menteri Prabowo Subianto (Prabowo Subianto) bersama beberapa menteri merancang pengembangan food district di Kalimantan Tengah.

Undang elit pemerintah untuk berdebat. Ada argumen konstitusional di persimpangan badan atau departemen terkemuka antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan Nasional. Sektor makanan. Departemen BUMN harus dan secara logis mengusulkan untuk menjadi departemen utama proyek pertanian biji-bijian Kalimantan. Pasalnya, beberapa BUMN sudah menjalankan perusahaan makanan.

Tidaklah sulit untuk mengatasi perbedaan kewenangan antara berbagai kementerian. Ini biasanya dapat diselesaikan melalui metode politik pemerintah.

Namun, kita harus melihat sudut pandang yang mendasar, yaitu metode good governance sangat penting sebagai landasan pemikiran pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *