Politik berdarah:

Kebijakan berdarah: “mengejar pemerintahan yang tak terlihat”

Penulis: KH. Imam Jazuli, Massachusetts, Massachusetts (Imam Jazuli), Massachusetts * ——Sejarah menunjukkan bahwa manusia lebih berhasil dalam membunuh. Politik tampaknya lebih tajam dari pedang. Dalam pemilihan presiden 2019, 894 perwira militer tewas dan 5.175 jatuh sakit. Saat itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, beban kerja Pemilu 2019 terlalu berat.

Namun siapa sangka, dan lebih parahnya lagi, masih berharap bisa memaksa pilkada tahun 2020 dalam pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengemukakan empat alasan penyelenggaraan Pilkada: kewenangan hukum, hak konstitusional, pengelolaan anggaran, dan ketidakpastian akhir Covid-19. Kepercayaan pemerintah telah ditutup. Hampir tidak mungkin berharap Pilkada 2020 tidak muncul. Tampaknya pemerintah menutup telinga, memberikan kesan bahwa tidak ada alasan yang lebih baik untuk percaya pada -KH selain pemerintah. Aqil Siroj menyampaikan hasil konferensi PBNU dan meyakini bahwa keselamatan hidup manusia harus dicantumkan. Pilkada masih bisa ditunda, tapi hidup mati tidak bisa ditunda. Mungkin juga merujuk pada fakta politik Pilpres 2019 yang penuh kekerasan dan memakan korban jiwa. Sekarang terserah masyarakat untuk menilai.

Bagaimana peraturan pemerintah menggantikan UU Pilkada Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum resmi penyelenggaraan Pilkada tahun ini. Selain itu, dana Pilkada yang dibayarkan sebesar Rp. Pemerintah 1,4 triliun percaya bahwa mereka tidak punya pilihan selain menunda kehidupan Pilkada, apalagi pandemi Covid-19 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan kami tidak tahu kapan itu akan berakhir.

Seperti yang mereka katakan, hidup memang sebuah pilihan. NU, Muhammadiyah dan Komnas HAM memilih kemanusiaan dan keamanan. Pemerintah memilih tradisi perebutan kekuasaan dan mengajukan semua argumen yang mungkin. Penulis menunjukkan bahwa semua pihak telah membuat pilihan. Sekarang, terserah publik untuk memutuskan dengan siapa akan berdiri.

Sulit bagi penulis untuk mencari jalan perantara untuk melembutkan hati para pemimpin, demikian kata pengamat budaya Emha Ainun Najib ini. Ia berkata: “Saya menyadari bahwa Indonesia tidak memilih pemimpin tetapi penguasa hanya ketika saya sudah tua.” Kata-kata Cak Nun mengingatkan kita pada desakan pemerintah untuk mempertahankan Pilkada, meskipun masyarakat tidak mau melakukannya. Argumen dan argumentasi pemimpin juga sulit menimbulkan kontroversi. Karena pondasi yang digunakan sangat kokoh, seperti hukum, aturan tata kelola negara, dan asumsi WHO. Pada saat yang sama, negara ini diatur oleh hukum, dan hukum harus menjadi payung bersama. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang menjadi hal terpenting untuk menentukan apakah Pilkada harus ditunda atau dilanjutkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *