Kekerasan demonstrasi adalah kriminal, dan penelitian hukum dilakukan dari perspektif negara demokratis

Penulis :. C Suhadi

Protes oposisi omnibus bill beberapa hari terakhir ini menggugah kekhawatiran masyarakat, selain menunjukkan arogansi dan kekerasan dari pengunjuk rasa di luar, otak di balik performanya juga tak kalah seru. Kekuatan otak dalam peragaan membuktikan bahwa biasanya sulit dipelajari, tapi kali ini baunya menyengat.

Selain uang yang ditampilkan melalui media sosial, foto mobil pesta juga diambil. Kali ini mungkin bukan kebetulan, tetapi telah memasuki gambaran besar.

Mulailah RUU dengan menyetujui video call dari ketua umum partai yang sedang berkuasa di DPP saat menjadi payung. Dan, dalam video viral tersebut, Ketum memerintahkan penolakan untuk menyetujui persetujuan dan putusan Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat.

Jadi, jika melihat uraian di atas, para demonstran Demokrat dan Partai Buruh adalah bagian dari gerakan buruh yang menolak RUU tersebut. Cipta Melanggar Hukum.

Apakah begitu mudahnya menolak RUU yang akan segera disahkan, mungkin akan dikoreksi bagi yang tidak mengetahui RUU tersebut, tetapi tidak bagi yang mengetahuinya. — Undang-undang tidak hanya akan muncul ketika RUU itu disahkan dalam referendum, tetapi juga akan memiliki liku-liku.

Pertama, menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (“UUD 1945”), kewenangan membuat undang-undang (UU) adalah milik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap RUU harus dibahas oleh Partai Rakyat Demokratik dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Sebelum membahas RUU tersebut juga harus ada studi perguruan tinggi di perguruan tinggi, karena harus dilakukan penelitian akademik yang artinya RUU tersebut tidak hanya asal usul yang dapat menyiksa masyarakat umum, tetapi juga melebihi anggaran. tubuh. Setelah itu, masing-masing komite membahas RUU tersebut dan kemudian mengadakan rapat komite bersama. Artinya, semua komite terkait dengan RUU tersebut. Rapat berikutnya adalah rapat legislatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *