Hukum Ciptaker: Menjual kedaulatan maritim dan kehormatan nasional

Hukum Ciptaker: jual beli kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Penulis: KH. Imam Nazuli (Imam Nazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Undang-Undang Ciptaker didirikan untuk membuka bidang investasi baru. Wilayah yang akan dieksplorasi secara intensif adalah lautan dan pesisir. Tampaknya, Departemen Maritim dan Investasi akan mencari proyek dalam jumlah besar.

Ekonom senior Faisal Basri (Faisal Basri) melontarkan kritik pedas. Ia mengatakan: “Dalam hal bisnis foreign direct investment (FDI), Indonesia termasuk 20 besar dunia.”

Jadi metode Ciptaker tidak diperlukan. Jika kalkulasi ekonomi diperhatikan, maka sudut pandang Faisal Basri benar. — Tapi, kenyataannya, pertimbangan politik jauh lebih kuat. “Hukum Ciptaker” bertujuan untuk melayani kepentingan sempit atas nama investasi. Ini adalah dua hal. Untuk merebut kepentingan politik tersebut, kita dapat mencermati tiga hal: pertama, bab pertama tentang investasi, paragraf pertama, paragraf pertama, pemerintah menetapkan logika Undang-Undang Ciptaker untuk meningkatkan investasi.

Bab Dua, Bab Tiga, Bagian Pertama, Pasal 6 tentang pembentukan ekosistem investasi yang menguntungkan, yaitu dengan menyederhanakan persyaratan perizinan komersial. Oleh karena itu, jika persyaratan perizinannya sederhana dan mudah dilaksanakan, maka investasi akan mengalir lebih mudah.

Ketiga, Pasal 20 ayat 2 huruf e tentang penataan ruang yang dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan daerah baru; Keempat, Bagian 4, Pasal 1 l 26 berkaitan dengan bidang kegiatan: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan , Energi dan sumber daya mineral, dll. Artinya, izin usaha investor akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir untuk memaksimalkan potensi lainnya.

Pada titik ini, Anda mengetahui jenis operasi yang ingin Anda gunakan dan siapa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, investor baru hanyalah “konsumen”. Sedangkan produsen adalah pemerintah dalam hal ini departemen pemerintah di bidang maritim dan investasi.

Selain itu, “Ciptaker Act” tidak hanya melibatkan investasi, tetapi lahir dalam perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, politik internasional Indonesia dipaksa memasuki medan pertempuran pemersatu kapitalis global. Apalagi sejak awal tahun 2020, Indonesia telah menjadi “negara maju”. Suka atau tidak, lawan Indonesia adalah China dan Amerika Serikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *