Pandemi seharusnya tidak dilihat sebagai momen politik sebelum Pilkada

Penulis: Novli B Thyssen SH, Presiden Provinsi Jawa Timur KIPP

TRIBUNNEWS.COM- Panitia Pemantau Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan penanggung jawab Jatim di 19 kabupaten / kota di daerah, mereka punya waktu untuk melaksanakan Pilkada 2020 Jangan memanfaatkan pandemi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020.

Dilihat dari kemampuan kepala daerah sebagai pengambil keputusan daerah, potensi pemimpin daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa alokasi SDM pada jabatan dan jabatan yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.

Misal, menempatkan seseorang di satgas atau satgas regional untuk menangani Covid 19. — -Dengan posisi strategis ini, ditengarai sangat memungkinkan untuk mensosialisasikan calon pemimpin daerah dan masyarakat.

Baca: Pimpinan DPD Evaluasi Sikap Saya Terhadap Masyarakat I, Program Pilkada Desember

Baca: Jika Pengurus Daerah Tidak Bekerja Sama Dalam Alokasikan Dana Pilkada, Ini Tafsir Kementerian Dalam Negeri-Tempatnya Strategis Ini dapat mempromosikan kegiatan sosial dengan komunitas dan saat melakukan tugas untuk pemilihan mendatang. Penggantinya dirancang untuk memenangkan pemilu nanti.

Pada tahun 2016, pada jabatan instansi pemerintah pada pasal 71, pasal 10 ayat 3 disebutkan melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wakilnya Walikota atau wakil walikota menggunakan kekuasaan, rencana, dan aktivitas yang mendukung atau tidak memihak kedua kandidat.

Dalam waktu enam bulan terhitung sejak calon ditetapkan, tetap di daerah ini atau daerah lain sampai calon ditetapkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *