Proyek food estate mengancam kedaulatan petani Indonesia

Penulis: DWI Program Pasca Sarjana Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional MUNTHAHA

Ketika “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) merebak operasi skala besar di berbagai daerah, Qiao Kewei memilih presiden Kalimantan Tengah untuk melihatnya Siap bekerja. Industri pangan.

Sejak agenda yang telah ditetapkan dan menjadi bagian penting dari Rencana Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, Jokowi seolah menempatkan bisnis pangan sebagai isu utama. Dapat disangkal bahwa makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, yang sering disangkal adalah keberadaan peserta utama dalam penyediaan pangan. Kesetiaan hampir tidak sebanding dengan bantuan sosial yang mereka terima sebagai imbalan, karena seiring dengan berkurangnya jumlah petani, kesetiaan mulai goyah.

Data BPS 2019 menunjukkan jumlah petani saat ini adalah 33.487.806. Bandingkan dengan data tahun 1998, tahun pertama reformasi, saat itulah harapan ditanam, saat jumlah petani 39.414.765.

Dalam 20 tahun, jumlah petani telah menurun hampir 6 juta. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, terutama karena status petani saat ini hanya sekitar 8%, yaitu 2,7 juta orang berusia antara 20 dan 49 tahun.

Dipastikan dalam 10 tahun ke depan, jumlah petani akan turun tajam. Lantas, apakah Presiden Jokovy juga mengkhawatirkan kekhawatiran ini, sehingga proyek bisnis makanan perlu segera dilaksanakan?

Meski secara demografis merupakan negara kepulauan, Indonesia selalu diklaim sebagai negara agraris. Namun yang menjadi persoalan, pemerintah telah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan pangan – Badan Urusan Logistik (Bulog) masih bekerja keras untuk mengimpor beras dalam jumlah yang berfluktuasi untuk menjaga keamanan pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *