Menghubungkan ke pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kasus kekerasan staf TNI

Pengakuan Hadi Tjahjanto, Direktur SETARA Institute, Hendardi-TRIBUNNERS-TNI, bahwa anggotanya terlibat kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo, membenarkan dugaan keterlibatan anggota TNI.

Sebelumnya, Dandim 0505 / Jakarta Timur membantah anggota TNI terlibat dalam kasus ini.

Panglima TNI Andika Perkasa (Andika Perkasa) pun mengakui hal tersebut, mengakui keikutsertaan anggota TNI sekaligus mengambil tindakan tegas dan menindak tegas anggota TNI yang tidak etis.

Baca: Pasca Serangan, Polsek Ciracas, TNI, dan Polri Lakukan Patroli Besar-besaran

Kepala Staf TNI AD berjanji akan terus memberikan informasi perkembangan kasus tersebut, termasuk memastikan penarikan personel terkait dari “pasukan”. (29 Agustus 2020).

Keputusan tersebut mengakhiri upaya yang salah untuk menciptakan efek distribusi yang efektif, sehingga dapat menghindari kekerasan serupa lagi. Tindakan simbolis dan non-struktural, seperti TNI-Polri, senjata antara Apple biasa dan lainnya, tindakan ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Meskipun masalah tersebut telah diklarifikasi dan Kepala Staf Angkatan Darat telah mengambil langkah aktif, reformasi di dalam remai TNI masih diperlukan. Setiap orang sama di depan hukum, terutama anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum.

Agenda lainnya adalah mendorong pembahasan “UU Bantuan Militer” untuk mengatur partisipasi TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP). -Sebelum merevisi hukum pengadilan militer, badan intelijen nasional Turki dan Pori harus mempertimbangkan kemungkinan mendirikan pengadilan penghubung untuk insiden kekerasan yang dilakukan oleh individu. NI bertindak sebagai keinginan publik sesuai dengan Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 198 (3) UU Peradilan Militer.

Selain bekerja keras menjalin ikatan kehakiman, TNI-Polri juga didorong untuk merancang mekanisme koordinasi kelembagaan yang terstruktur yang diturunkan ke level prajurit lapangan.

Koordinasi kedua institusi diwakili oleh bendera elit TNI-Polri dan kedua pimpinannya, pada saat yang sama tentara diperbolehkan melanjutkan gesekan di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *