Surat dari Presiden KPU Indonesia bisa jadi menjadi alasan calon dipertanyakan

Penulis: Ketua KPU NTT Peter Seiler Christi Nas (Koordinator TPRUS dan Pengacara Peradi)

Surat Ketua KPU NTT Nomor: 308 / PL 01.5-SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020, Tanggal: 24 Juli 2020, Instruksi Ketua MPR tentang Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 MPR, perihal perubahan ketiga Anggaran Dasar MPR No.1 Tahun 2020, khususnya tentang penerimaan dokumen Dan petunjuk peninjauan kepatuhan, ditambah persyaratan pengangkatan dan persyaratan kandidat, menandai konspirasi yang dimulai di sana. Satu (satu) bulan kemudian, Ketua KPU NTT menerima surat tertanggal 26 Agustus 2020 dari Ketua KPU RI nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat ketua KPU NTT kepada ketua KPU se-Indonesia dan surat dari ketua KPU RI kepada ketua KPU NTT. Isinya hanya mengulangi undang-undang Budiman.Ketua KPU di Indonesia adalah paragraf kedua dan paragraf surat dari ketua KPU RI kepada ketua KPU NTT tentang pemenuhan syarat. Penjelasan dalam 3 paragraf, sehingga calon tidak pernah melakukan perilaku memalukan, dan SKCK menjelaskan bahwa calon calon pernah / tidak pernah melakukan perilaku memalukan. Persekongkolan – Dalam butir 3 surat Arief Budiman, Ketua KPU dijelaskan oleh polisi yang mengeluarkan SKCK. SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal, sehingga surat tersebut dapat diterima. -Namun, jika dalam surat tersebut dijelaskan apakah yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan pidana, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan pidana dan pidana tersebut. Inal adalah calon yang potensial.

Dalam hal penuturan termasuk pada paragraf terakhir, surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal, maka KPU provinsi, kabupaten atau kota wajib melakukan klarifikasi dan tidak memerintahkan apapun. Cerita SKCK diberhentikan sebagai kebalikan dari SKCK. Dengan kata lain, dia tidak pernah memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal yang dapat diterima.

Sepertinya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Partai Republik Indonesia. Ini adalah ruang yang disediakan secara ilegal oleh provinsi dan partai politik. Ini di luar kebijaksanaan atau mencari pembenaran atau hanya alasan untuk memaafkan calon potensial.- — Ini secara tidak tepat disebut kekuasaan diskresioner dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 30 tahun 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *