Pemilukada bukanlah janji untuk demokrasi

Penulis: DWI MUNTHAHA, program pascasarjana ilmu politik Universitas Nasional Covid -19

Seiring dengan meningkatnya ancaman pandemi, organisasi masyarakat sipil telah berulang kali menolak pemilihan kepala daerah Presiden (Pierre Qatar) direncanakan, mematuhi keputusannya. Dua ormas (ormas) terbesar umat Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah, menjadi basis budaya legitimasi kekuasaan pemerintah, namun klaim mereka diabaikan. Pemilu 9 Desember 2020 dinilai sebagai komitmen teguh terhadap demokrasi. Seperti demokrasi lainnya, pemilu memang menjadi variabel penting yang harus dicapai. Sejak reformasi 1998, lima pemilihan telah diselenggarakan, termasuk empat pemilihan presiden langsung.

Angka ini sama dengan pemilu di masa Orde Baru. Butuh waktu tiga puluh tahun hingga era Orde Baru untuk menggelar acara yang sama jumlahnya.

Pasca reformasi, semangat berdemokrasi juga merubah pilkada yang sebelumnya dilakukan melalui berbagai perundingan di tingkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih langsung oleh rakyat-demokrasi ibarat memiliki ruang terbuka yang bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi apakah ini benar? Memang ketika rakyat secara langsung memilih pemimpin atau wakilnya, apakah esensi demokrasi, yakni pemerintahan rakyat dan demokrasi rakyat, sudah ada dengan sendirinya?

Sayangnya, pada kenyataannya, kemungkinan demokrasi relatif terbuka. Rantai yang telah lama dikaitkan dengan rezim otoriter belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *