Stephen Lawyer dalam pandemi

Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Dalam wabah Coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia (termasuk Indonesia), keberadaan para advokat atau “pengacara” atau pengacara tampaknya sudah Terbengkalai, apalagi di DKI Jakarta. — Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum. kenapa tidak?

Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga sehari-hari menjadi ketua kelompok kerja pengelolaan Covid-19 DKI Jakarta di Saifula mengeluarkan surat edaran kepada Kapolres pada 5 Juni 2020. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Kepala Kementerian Perhubungan dan Kepala Dinas Penanaman Modal.

Pemprov DKI Jakarta dalam suratnya No. 490/079 tentang pencabutan izin ekspor dan hak masuk DKI Jakarta sejak tahun 2020 Mulai 5 Juni, ibu kota berada dalam masa transisi pembatasan sosial skala besar (PSBB), yaitu pembebasan izin masuk dan keluar (SIKM) wilayah DKI Jakarta, yaitu:

Pertama, hakim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuntut Umum dan Penyidik ​​/ Penyidik ​​/ Penuntut Umum menjalankan tugasnya secara tertib.

Baca: Cara Penggunaan SIKM Jakarta, Jika menemui kendala, Anda bisa mengambil solusi berikut untuk mengajukan izin

Kedua, Pengawas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P) penanggung jawab pengawasan internal pemerintah Fungsi.

Ketiga, Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Tertinggi (BPK) yang menjalankan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan nasional.

Surat ini mengikuti peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 47 Tahun 2020. Pembatasan aktivitas perjalanan keluar masuk dan / atau ke DKI Jakarta.

Khususnya pada poin pertama, tidak ada yang namanya pengacara, “pengacara” atau pengacara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *