Hukum yang komprehensif, menjual pendidikan dan budaya kepada pengusaha

Berbagai macam legal, pendidikan dan budaya

penjualan pengusaha: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, L.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Setelah mempelajari hukum komprehensif hukum Cipta Karya (Ciptaker), terdapat 63 kata pendidikan dan 4 kata budaya . Dari seluruh bagian UU Ciptaker, terlihat jelas bahwa DPP dan pemerintah berniat menjual pendidikan negaranya kepada penguasa, investor, dan kapitalis.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Salah satu pasal yang paling merongrong pemikiran dunia pendidikan yang disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Taman Siswa (PKBT) adalah ayat 12 tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 65 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Disebutkan dalam Undang-Undang.

Cahyono Agus, presiden PKBT, menilai pasal 65 melanggar UUD 1945 karena mengkomersialkan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan kewajiban negara. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 Amandemen berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan, setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayai …. Harus menggunakan huruf besar. Pendidikan tidak bisa dihindari. Ideologi negara akan berubah. Guru bersekolah untuk mendapatkan upah. Guru yang setingkat dengan pekerja dihormati. Orang yang belajar tidak lagi disebut pelajar, pelajar, pelajar (i). Lebih tepatnya adalah konsumen / pembeli. Hal ini terlihat dari pemahaman DPP dan pemerintah terhadap esensi, hakikat dan esensi pendidikan. Bagi DPP dan pemerintah, disahkan “Undang-undang Kewarganegaraan”. “, pendidikan hanyalah salah satu kegiatan yang memenuhi kebutuhan penguasa.

Pasal yang mengarah pada makna tersebut diisi dengan halaman demi halaman Omnibuslaw Ciptaker.

Pasal 1 ayat 43 mengatur:“ Mitra · Bahari (Mitra Bahari) adalah pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan bidang pembangunan berkelanjutan.Semua departemen pengelolaan pulau memiliki peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, konsultasi, bimbingan, pelatihan, penelitian terapan dan nasihat kebijakan. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *