Pemulihan ekonomi, hukum yang komprehensif dan standar baru

Penulis: Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FEB UGM

TRIBUNNEWS.COM- dapat meminimalisir biaya transaksi untuk meningkatkan tata kelola yang akan mendorong pembangunan ekonomi. Ini adalah pemikiran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) tentang Douglas C North (Douglas C North), Oliver E Williamson (Oliver E Williamson) dan Oliver Hart (Oliver Hart). Tiga profesor ekonomi di Amerika Serikat meraih Hadiah Nobel pada 1993, 2009, dan 2016. Prinsip dasar dari undang-undang atau undang-undang yang komprehensif – Undang-undang Penciptaan Pekerjaan (RUU) mempromosikan investasi atau pengembangan bisnis semua peserta bisnis dengan meningkatkan pendekatan regulasi berdasarkan filosofi inti NIE (yaitu “masalah kelembagaan”). Dalam diskusi virtual akhir Juli tahun lalu (Media Indonesia, 30 Juli 2020), saya mengemukakan bahwa salah satu masalah kompleks yang dihadapi investasi di Indonesia adalah tumpang tindih. Peraturan dan birokrasi telah menyebabkan kemacetan investasi, dan undang-undang yang komprehensif telah menjadi pendorong strategis dari solusi tersebut. Pemulihan ekonomi membutuhkan aturan main yang benar, yaitu inklusivitas. Konsisten dan pasti.

Dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi melalui pandemi Covid-19, paradigma percepatan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha harus sejalan dengan paradigma lain. Pertama, paradigmanya adalah bahwa pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi memiliki bobot yang sama. Kedua, kesejahteraan sosial dan lingkungan lebih diutamakan daripada kepentingan komersial yang mencari keuntungan. Ketiga, dengan meningkatkan penggunaan teknologi digital, big data, dan kecerdasan buatan, meminimalkan kontak fisik antar manusia dalam interaksi / transaksi ekonomi dan perizinan investasi. UU Buat Agenda Strategis yang sudah disahkan sebelum pandemi sudah menjadi undang-undang, meski pandemi Covid-19 belum terkontrol secara optimal. Fakta lainnya adalah ekonomi mengalami kontraksi pada dua kuartal pertama tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I hanya 2,97% dan triwulan II tumbuh negatif 5,32% (data BPS). Angka kemiskinan dan pengangguran pasti akan meningkat.

Pada saat yang sama, biaya mitigasi dampak utama pandemi (kesehatan masyarakat) dan dampak sekundernya (dampak sosial ekonomi) terhadap APBN tidak sedikit. Oleh karena itu, triwulan III menjadi tahapan konsolidasi yang penting, baik dalam pandemi maupun pemulihan ekonomi berdasarkan regulasi kesehatan dan aturan keselamatan lainnya. Beberapa Pertimbangan-Dalam laporan bertajuk “Outlook Perekonomian Indonesia: Jalan Panjang Menuju Pemulihan”, Bank Dunia mencatat beberapa pertimbangan penting. Tiga masalah utama yang disoroti oleh Bank Dunia melibatkan dampak negatif terhadap hak-hak ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan publik, dan perlindungan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *