Efektivitas PSBB dalam pemulihan ekonomi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Saat masing-masing pemerintah daerah (Pemda) juga mulai menyadari urgensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19 saat ini. , Penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) menjadi kebijakan yang tidak efektif. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara simultan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Guna mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah perlu mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku usaha dapat melakukan kegiatan produksi. Dalam kasus Covid-19, siapa pun bisa mendengarkan data publik, dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menularkan rasa takut tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya – sebaliknya, dalam pandemi Covid 19, pemerintah harus dan harus membangkitkan optimisme masyarakat. Pandemi ini telah menghancurkan fondasi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah juga harus menjadi yang terdepan dan penggerak dalam mengupayakan dan memprakarsai perbaikan landasan ekonomi. Demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat, kita harus memiliki keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini pada waktu yang bersamaan.

Karena dalam pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban merawat ratusan orang, di antara ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, pemerintah juga harus dengan bijak menangani lebih dari 200 juta yang sudah menanggung risiko pandemi ini. Beragam kebutuhan orang Indonesia. Semua pemerintah daerah juga harus memperhatikan bidang animasi lain yang akan datang dan dinamika kehidupan seluruh masyarakat. Sedikit orang yang kecewa karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat setelah berbulan-bulan PSBB.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara komprehensif perumusan kebijakan, termasuk kebijakan publik yang ditempuh selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan bidang kesehatan tidak boleh menyebabkan atau menyebabkan kerusakan serius pada sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain.

Ketika pemerintah dan pemerintah daerah berupaya memutus rantai penularan Covid-19, maka kebijakan PSBB digunakan dengan cara tersebut, kebijakan tersebut tidak boleh membawa risiko kerugian bagi sektor lain (terutama sektor ekonomi). Oleh karena itu, pertimbangan secara keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan harus melihat dan mematuhi data kerusakan yang terjadi pada semua sub-sektor ekonomi, data tentang peningkatan jumlah pengangguran, dan data pekerja harian yang kehilangan pekerjaan. Sumber pendapatan, konsekuensi bagi anak-anak, remaja dan mahasiswa yang tidak bisa tinggal di rumah, hingga kerugian besar yang harus ditanggung oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Oleh karena itu, setelah enam bulan kehidupan yang kelam, Anda perlu memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang mengikuti prosedur kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencontohkan 1.344 pedagang aktif Covid-19 berasal dari 239 pasar dan 27 provinsi. Jakarta memiliki jumlah DKI terbesar, dengan 321 kasus dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betapa PSBB menjadi tidak efektif karena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pasar adalah tempat bertemunya banyak pembeli dan penjual. Tentunya jika tidak dipantau, potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar.

Sekarang, karena banyak pemerintah daerah yang mulai mereformasi pelaksanaan PSBB, kelemahan pengawasan dan pengendalian tidak boleh terulang kembali. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini patut mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian kesehatan di tempat umum. Berkaitan dengan itu, ada beberapa arahan khusus, di antaranya ratusan pemerintah daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), yang harus fokus dan mengawasi persiapan Pilkada 2020 yang digelar pada waktu yang bersamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *