Erick Thohir mengangkat direksi dan komisaris BUMN sebagai ketentuan konstitusional

Penyedia: Widad Thalib, SH, Ketua DPP KNPI dan OPPPI, Departemen Hukum MHWasekjen-TRIBUNNEWS.COM-Keputusan Presiden Republik Indonesia, tentang evaluasi akhir pencalonan, mutasi dan pemberhentian jabatan manajemen senior utama dan manajer senior tim tahun 2014 (Perpres n 177/2014) tidak digunakan untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN, tetapi untuk mengangkat PNS. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara penyertaan tersendiri. ASN) .

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui Peraturan Presiden yang dibentuk sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Undang-undang Pegawai Negeri No. 5 (ASN Act) Ini adalah Keputusan Presiden No. 177/2014, yang dilakukan di bagian “Menimbang Huruf A”. Undang-undang pada dasarnya menetapkan bahwa ketua adalah otoritas tertinggi di Indonesia. Dengan berkembangnya ASN, ia berhak memutuskan manajer senior kunci dan pemimpin senior. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Perusahaan Umum.

Apabila pengangkatan anggota dewan tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Komisaris BUMN diangkat sesuai dengan Pasal 27 UU BUMN.

Dalam kedua peraturan tersebut terlihat jelas bahwa Menteri BUMN dapat menjabat sebagai Menteri RUPS. Menunjuk pengurus dan / atau auditor BUMN. Pemberhentian anggota dewan dan / atau auditor tidak tunduk pada Pepres, tetapi tunduk pada keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *