Kontroversi “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila”: Catatan Penting DPP KNPI

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pembahasan antara pemerintah dan DPR tentang Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai kontroversi dan kontroversi di masyarakat. 3 hal pokok: TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 tidak dimasukkan dalam Pembukaan; Lima sila Pancasila diperkuat dalam trisula dan ekasila; dan frase budaya sakral dimasukkan dalam teks.

Isu pertama terkait TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 adalah terkait pembubaran Partai Komunis Indonesia, deklarasi dilarang di seluruh wilayah tentang Partai Komunis Indonesia di Republik Indonesia, dan melarang semua kegiatan komunikasi atau perkembangan anggota Partai Komunis / Marx Ideologi atau doktrin Leninis.

TAP MPRS XXV / MPRS / 1996 dikecualikan dalam kata pengantarnya, UU HIP dianggap sebagai posisi politik yang memberi kesempatan pada ideologi komunis untuk bangkit kembali dan dianggap sebagai musuh utama Pancasila. -Pada titik ini, UU HIP mendapat tentangan keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok agama, yang memiliki catatan sejarah ideologi komunis sendiri.

Dua hal lainnya terkait dengan pemadatan lima sila Pancasra menjadi trisula dan yekasila, serta penulisan istilah budaya sakral, yang sebenarnya merupakan bagian dari perdebatan sejarah yang panjang. HIP Act-Kedua hal tersebut berawal dari pidato Bung Karno pada 1 Juni. Oleh karena itu, dalam kerangka pembahasan akademis, perselisihan antara kedua isu tersebut masih patut dipertanyakan, dan hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Resep Ayam SujonoSelain ketiga isu pokok tersebut, Departemen Pendukung Ideologi KNPI DPP Pancasila juga menilai ada isu lain yang lebih penting dan belum dibahas secara mainstream oleh publik.

Artinya, ini adalah pertanyaan terkait status Pancasila sebagai sumber seluruh barang dagangan Indonesia.

Baca: Kinto One, Jasa Rental Mobil Penjaminan Toyota Ibarat Memiliki Kendaraan Sendiri

Oleh karena itu, industri menjunjung tinggi ideologi KNPI DPP, mengingat status Pancasila jauh lebih tinggi dari hukum, dan memiliki pengaruh yang mendasar Oleh karena itu, dianggap tidak adil mengubah Pancasila menjadi produk hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *