Menjaga ketahanan masyarakat selama pandemi Covid-19

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Guna menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, pemerintah akan segera melaksanakan berbagai program baru untuk seluruh lapisan masyarakat. Jika setiap komunitas menanggapi rencana baru ini dengan cara yang sangat sederhana, yaitu merawat dan menerapkan prosedur kebersihan, maka ketahanan komunitas akan tercapai.

Dengan tidak adanya rekonsiliasi, penghormatan terhadap setiap prosedur kebersihan selama pandemi saat ini adalah kata kunci untuk memulihkan masyarakat ke semua aspek kehidupan. Ada contoh nyata yang harus ditiru. Banyak negara telah berhasil mengurangi jumlah kasus Covid-19 seminimal mungkin karena mematuhi prosedur kesehatan saat ini, dan negara-negara ini telah mulai bekerja keras untuk menjaga kewaspadaan tinggi dan perawatan ekstrem untuk memulihkan kehidupan. Di sisi lain, karena kurangnya kesadaran akan urgensi mematuhi prosedur kesehatan di banyak masyarakat, jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara meningkat drastis, hampir tidak terkendali.

Ketika Presiden Joko Widodo baru-baru ini membuat dan menerapkan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, semua orang harus tahu kemana arah inisiatif tersebut. Covid -19, dengan tetap menjaga ketahanan ekonomi semua komunitas. Selama ini, pada awal pandemi, pemerintah telah memperbaiki anggaran dengan fokus mendanai kebutuhan bansos seluruh kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Penyesuaian anggaran berhasil menghindari kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan dilindungi, sehingga keamanan dan ketertiban serta ketertiban dapat dijaga-guna mencapai ketahanan masyarakat, pemerintah kini memasuki tahapan berikutnya. Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 telah mulai bekerja untuk mendorong semua komunitas untuk mematuhi prosedur kebersihan. Untuk mencapai tujuan strategis yang penting ini, Presiden mengajak semua pihak untuk melakukan yang terbaik. Presiden bahkan berkali-kali mengingatkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Dukungan TNI-Polri diusulkan untuk memperkuat upaya tersebut.

Presiden mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, sebagai Wakil Direktur Jenderal dari kedua komite tersebut. TNI akan mendukung upaya seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perjanjian sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Pekerja komunitas, pegawai honorer, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi ibu rumah tangga. Untuk usaha kecil dan menengah, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp 2,4 juta untuk setiap bidang usaha. Sasaran program adalah 12 juta peserta UMKM. Ibu rumah tangga mandiri tidak pernah diabaikan.

Pemerintah memberikan stimulus usaha kepada para korban PHK dan ibu rumah tangga pengusaha mikro, dan masing-masing debitur mendapat pinjaman modal kerja bebas bunga sebesar Rp 2 juta. Targetnya adalah 6,2 juta ibu rumah tangga. Sementara itu, bagi pekerja swasta yang gaji bulanannya kurang dari Rp 5 juta, pemerintah memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan. Dengan anggaran sebesar Rs 31,2 triliun, jumlah penerima bantuan ini mencapai 13 juta pekerja. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam jumlah yang sama kepada pekerja masyarakat yang berstatus honorer atau nonpelayanan publik (PNS). Selain itu, fokus penggunaan dana pedesaan juga bergeser ke arah menjaga kelenturan ekonomi warga desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *