Undang-undang akrobatik mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi

Penulis: Akbar Fa Zhaer Direktur Eksekutif (Akbar Faizal) Institut Dr. Nagara

TRIBUNNEWS.COM- Republik Demokratik berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU). Lembaga Nagara mengkritisi RUU tersebut sebagai bentuk pengelolaan prosedur legislatif yang masih semrawut.

RUU tersebut sekali lagi menunjukkan cara kerja DPR berupa produk legislasi tanpa standar yang jelas dan terstandarisasi dalam rancangan tersebut.

Tidak cukup alasan untuk terburu-buru membahas pengajuan RUU ini. Terkait persoalan yang perlu diselesaikan, inilah alasan utama diakuinya RUU tersebut.

Esensi RUU MK tidak ada kaitannya dengan isu strategis faktual di masyarakat. Kesan terburu-buru untuk menyampaikan dan membahas RUU tersebut adalah sebuah undang-undang.

Baca: Republik Demokratik Rakyat Mengesahkan RUU Jika Mahkamah Konstitusi Jadi Pengamat

RUU tersebut tidak masuk dalam daftar prioritas nasional rencana legislasi .

Jadi, semua yang terjadi tersembunyi di belakangku– –Penonton berikutnya mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi tidak tahu di mana mencari informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *