Hukum yang komprehensif, menjual pendidikan dan budaya kepada pengusaha

Berbagai macam legal, pendidikan dan budaya

penjualan pengusaha: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, L.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Setelah mempelajari hukum komprehensif hukum Cipta Karya (Ciptaker), terdapat 63 kata pendidikan dan 4 kata budaya . Jelas dari semua bagian Undang-Undang Ciptaker bahwa Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah bermaksud menjual pendidikan negara mereka kepada penguasa, investor, dan kapitalis.

Selain itu, penyelenggaraan pendidikan adalah menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha. Salah satu pasal yang disampaikan oleh Perkumpulan Keluarga Taman Siswa (PKBT) yang paling merongrong pemikiran dunia pendidikan adalah ayat 12 tentang pendidikan dan kebudayaan, Pasal 65 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: Disebutkan dalam Undang-Undang.

Cahyono Agus, presiden PKBT, menilai pasal 65 melanggar UUD 1945 karena mengkomersialkan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan kewajiban negara. Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi: “Setiap warga negara berhak atas pendidikan, setiap warga negara berkewajiban mengenyam pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban membiayainya. . Kapitalisasi pendidikan tidak bisa dihindari. Ideologi negara akan berubah. Guru pergi ke sekolah untuk mendapatkan gaji. Kehormatan seorang guru setingkat dengan seorang pekerja. Orang yang belajar tidak lagi (i). Lebih tepatnya adalah konsumen / pembeli, hal ini terlihat dari cara Republik Demokratik Rakyat dan pemerintah memahami hakikat, hakikat dan hakikat pendidikan. Melalui UU Ciptaker, pendidikan hanyalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan aparat.

Artikel-artikel yang mengarah pada arti ini diisi di setiap halaman Ciptaker Omnibuslaw.

Pasal 1 ayat 43 berbunyi: “Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia, kelembagaan, pendidikan, konsultasi, pembinaan, pelatihan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan. Konstruksi.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *