Proyek pertanian pangan mengancam kedaulatan petani Indonesia

Penulis: Peserta Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional DWI MUNTHAHA

Saat “Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja” (RUU Ciptaker) merebak operasi skala besar di berbagai daerah, Presiden Qiao Kewei Kalimantan Tengah memilih presiden, mengunjungi makanan Pekerjaan persiapan industri-Karena agenda yang telah disusun dan merupakan bagian penting dari Rencana Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, Djokovic sepertinya memasukkan isu pangan sebagai isu utama.

Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa makanan adalah kebutuhan dasar manusia. Namun, seringkali orang menyangkal bahwa ada pemain utama dalam penyediaan pangan.

Sampai saat ini, para petani setia menyediakan makanan dalam segala situasi dan kondisi. Kesetiaan hampir tidak sebanding dengan bantuan sosial yang mereka terima sebagai imbalan, karena seiring dengan berkurangnya jumlah petani, kesetiaan mulai goyah.

Data BPS 2019 menunjukkan jumlah petani saat ini adalah 33.487.806. Jika dibandingkan dengan data tahun 1998, itu tahun pertama reformasi, dan harapan ditaburkan tahun itu, ketika jumlah petani 39.414.765. Dalam 20 tahun, jumlah petani menurun hampir 6 juta. Ini angka yang mengkhawatirkan, apalagi status petani saat ini hanya berkisar 8%, atau 2,7 juta orang berusia antara 20 dan 49 tahun.

Dipastikan dalam 10 tahun ke depan, jumlah petani akan turun tajam. Lantas, apakah Presiden Jokovy juga mengkhawatirkan kekhawatiran ini, sehingga proyek bisnis makanan perlu segera dilaksanakan?

Meski secara demografis merupakan negara kepulauan, Indonesia selalu diklaim sebagai negara agraris. Namun yang menjadi persoalan, pemerintah telah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan pangan – Badan Urusan Logistik (Bulog) masih bekerja keras untuk mengimpor beras dalam jumlah yang berfluktuasi untuk menjaga ketahanan pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *