R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Setelah HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- Mengisolasi TNI-Polri Dua Dekade Dalam TAP MPR VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII / MPR / 2000 Tentang Peran TNI: Penulis Dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme diloloskan dalam Perpres yang meloloskan Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI berpartisipasi dalam posisi sipil dan dalam banyak kasus dituduh pelanggaran HAM berat tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengejutkan dalam reformasi sektor keamanan. Menyelesaikan reformasi bidang keamanan, seperti menghapuskan Komando Teritorial, mengamandemen UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer, dan mengesahkan UU Bantuan Militer. Sebagai dasar intervensi TNI dalam kehidupan sipil, para pemimpin Jokowi terus memberikan berbagai keistimewaan kepada TNI. Baca dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas: Perpres TNI tentang antiterorisme dianggap membingungkan dan menyebabkan tumpang tindih-dan Keppres tentang misi antiteror TNI untuk partisipasi tanpa batas dan tidak bertanggung jawab, yang memungkinkan TNI untuk mencegah dan bertindak. Dan pemulihan aksi terorisme, penggunaan APBD gratis atas nama terorisme, termasuk imunitas dari tuntutan dan fair trial ketika TNI melakukan tindakan yang salah dalam memberantas aksi terorisme. — -Pemimpin nasional mendukung Yokovy Maruf Amin ( Jokowi-Maruf Amin) akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan, karena merongrong konsesi.Menurut syarat reformasi, TNI dan Polri dilindungi, TNI digunakan sebagai pertahanan, dan Polri digunakan untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan melaksanakan Alat hukum.

TNI adalah alat pertahanan yang ada di bidang sipil dan penegakan hukum, tidak boleh bersifat sementara berdasarkan kebijakan nasional, memiliki batasan waktu, jenis tugas tertentu, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban tertentu.

Pada saat yang sama, ketika merancang TNI untuk ikut serta dalam pertempuran, seperti dalam rancangan peraturan presiden, tindak pidana terorisme bersifat permanen dan melampaui sebagian tugas pokok TNI melawan polisi dan polisi dalam operasi militer. Tugas pokok penanganan aksi teror tersebut (diluar kapasitas kepolisian) UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua pihak yang terlibat dalam penuntutan harus mampu melakukannya. Menyesuaikan sistem, terutama dalam hal akuntabilitas bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. -Dalam keadaan eskalasi ancaman tersebut merupakan ancaman militer, memang dimungkinkan untuk ikut serta dalam kegiatan TNI sampai batas tertentu, dan ini dilakukan atas perintah penguasa politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *