Pemerintah mendesak pengawasan ketat terhadap OTT asing seperti Facebook dan Google Cs

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM

– Pemerintah Indonesia mendesak untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan penyedia layanan “OTT” di luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Penyedia tersebut biasanya berupa platform media sosial, seperti Facebook, Google, dll. — Keberadaan OTT semacam ini dianggap pedang bermata dua. Selain memberikan manfaat, kehadiran mereka juga berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu dampak negatif OTT global adalah cara menyebarkan berita palsu atau scam.

Jackson Kumaat SE, Sekretaris Jenderal KNPI Partai Progresif Demokratik (Jackson Kumaat SE) khawatir dengan berita palsu dan HOAX yang populer saat ini. Penipuan dan berita palsu meningkat. Meski beritanya salah, penipuan ini telah menyebabkan pecahnya masalah Negara Tauhid Republik Indonesia (NKRI), ras, agama, ras dan etnis (SARA).

Baca juga: Uni Eropa, Indonesia harus segera mewajibkan OTT asing untuk bekerja sama dengan warga lokal- “Saat ini banyak penjajah asing di dunia digital Indonesia. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Mereka yang berbisnis di Indonesia Tidak ada aturan yang jelas untuk OTT asing. Mereka dapat beroperasi dengan sangat bebas tanpa terpengaruh oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia. “

– Lihat juga: Apnatel mendukung kewajiban kerjasama OTT asing dengan penyedia jaringan — -” Even Jika diuntungkan, maka Indonesia menjadi pangsa pasar yang potensial. OTT asing sudah puas dengan pasar Indonesia. Saat ini belum ada aturan dan regulasi, ”kata Jackson, Kamis (4/2/2021). OTT asing yang menjalankan bisnis di Indonesia, termasuk TT asing yang menyediakan media sosial, layanan streaming, video, dan e-commerce, harus mematuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Termasuk kewajiban untuk tidak ikut menyebarkan berita bohong atau menyebarkan berita. Mischief, memancarkan suasana SARA dan aktivisme yang baik. — “Saat ini pemerintah belum mengatur keberadaan layanan digital di Indonesia. Padahal saat ini, di banyak jejaring sosial dari luar negeri, bau dan aktivis SARA mengancam persatuan bangsa,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *