Ponsel pasar gelap masih dijual di pasar online, jadi pemerintah akan mengambil tindakan

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Meski pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity) terhadap ponsel black market (BM) sudah berlaku efektif sejak 18 April 2020, namun ditengarai masih ada penjualan online dan ponsel di pasar gelap sudah beredar di pasaran .– – Menanggapi hal tersebut, Ojak Manurung, Direktur Departemen Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menyatakan pihaknya telah memberlakukan dua peraturan menteri. “Pertama-tama Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penggunaan Layanan Jaminan Purna Jual Produk Elektronik dan Telematika.

Ini adalah klausul untuk memastikan produk yang dijual sudah diverifikasi atau didaftarkan. – -Kedua adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Label Berbahasa Indonesia pada Produk, ” kata Ojak dalam keterangannya. Menurut Ojak, importir wajib mencantumkan IMEI pada kemasannya. Terkait regulasi ini, tentu akan kena sanksi.

Baca: Komisi Anti Persaingan Usaha Uni Eropa sedang mengusut praktik bisnis Apple Pay dan App Store

misalnya jika tidak Jaminan tertentu diberikan, dan pernyataan jaminan memiliki konsekuensi, jadi jika verifikasi produk gagal, pedagang harus memberikan jaminan. Jika y tidak dihormati, lisensi akan dicabut, tentu saja dengan satu peringatan dan dua peringatan. Produk yang tidak sesuai untuk kemasan akan dicabut lisensinya. “Kenapa kita membubuhkan label PP 79 pada kemasannya, karena memudahkan konsumen untuk memverifikasi apakah IMEI sudah terdaftar.” Ini juga akan memudahkan pemeriksa untuk memeriksa tanpa membuka kemasan. ”

Baca: Promosi Terbaru Vivo, Smartphone Vivo Y50 Kini Dibanderol Rp 39,9 Juta, dan Ada Bonus Melimpah

Lihat Pasal 8 Ayat i UU Perlindungan Konsumen Pelanggaran label ini bisa jadi mengindikasikan adanya tindak pidana. Link label ini juga harus jelas, karena ada tanda, frekuensi, dan regulasi. “Aturan yang sama berlaku untuk orang yang membeli handphone secara online atau di pasaran. Pasar ini juga bertanggung jawab atas ponsel atau produk HKT (ponsel / perangkat genggam dan tablet) yang dibeli dan dijual oleh pedagang mereka. Kata Ojak. Ketua YLKI Tulus Abadi (Tulus Abadi) mengatakan, kebijakan verifikasi IMEI harus mengutamakan melindungi kepentingan konsumen, bukan hanya kerugian nasional akibat ponsel ilegal. Terus beli ponsel baru Bersikaplah tulus kepada konsumen dan pastikan bahwa ponsel tersebut legal.Fungsi utama ponsel legal atau ponsel non BM adalah bagian dari garansi yang diberikan.

Jika jaminan yang diberikan hanya berupa garansi toko, maka dapat ditentukan ponsel tersebut merupakan ponsel / BM ilegal. Karena sesuai aturan (Permendag), garansi harus diberikan langsung oleh produsen, bukan hanya garansi toko. Seharusnya panggilan black market sudah selesai.Jika dicurigai masih berjualan online dan masih bisa mendapatkan layanan handphone, YLKI himbau kepada pihak terkait Para pihak akan bekerja sama untuk mengawasi kebijakan yang akan diterapkan mulai 20 April 2020 ini. ”Toulouse juga menyetujui kebijakan yang diterapkan Kementerian Perdagangan bahwa Departemen Pemasaran harus bertanggung jawab mengawasi pedagang yang diduga menjual ponsel di pasar gelap. “Kami percaya bahwa jika setiap orang berkomitmen untuk menegakkan peraturan untuk kebaikan kita bersama, itu adalah konsumen dan ekosistem industri. Toulouse mengatakan:” Pemerintah harus konsisten dan tidak bolak-balik seperti bolak-balik. Masyarakat perlu mempertahankan dirinya sendiri.Selama masa transisi verifikasi IMEI ini, kebijakan Emangku harus dipantau.

“Yang terbaik adalah melakukan penyisiran lalu lintas dan penjualan ponsel pasar gelap. Ini sangat sederhana, cukup periksa situs web e-niaga untuk menemukan produk yang kami inginkan.

Saya mendengar tentang iPhone SE 2 2020 Jika terselamatkan, maka mengutuk e-commerce yang merupakan cara menjalin komitmen bersama, sehingga Tulus mengatakan sembari menunggu software pengendali IMEI berfungsi sebaik-baiknya, peredaran ponsel BM terhenti.Seperti yang kita ketahui bersama, IMEI Kebijakan verifikasi tersebut diberlakukan sejak 18 April 2020. Karena ponsel BM yang selama ini cepat masuk ke Indonesia dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun hingga Rp. Setiap tahun secara langsung maupun tidak langsung mencapai 5 triliun dolar AS. Di bidang telepon seluler, penyelundupan telepon seluler yang semakin cepat dalam empat tahun terakhir menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dan merugikan konsumen dan negara secara keseluruhan. Ekosistem industri juga berharap strategi verifikasi IMEI dapat berjalan sesuai dengan tujuan. “Kami sangat mendukung. Aturan pemerintah untuk bersama-sama menindak pasar ponsel gelap, ”kata Andi Gusena, direktur pemasaran Advan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *