Bappebti menjatuhkan hukuman berat pada penyedia layanan pertukaran cryptocurrency ilegal

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Otoritas Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali mengingatkan masyarakat, khususnya investor yang berinvestasi di cryptocurrency, untuk mewaspadai perusahaan penyedia jasa perdagangan kripto ilegal. Pemimpin -Bappebti Tjahja Widayanti menegaskan, pihaknya akan memberlakukan sanksi tegas kepada penyedia layanan penukaran mata uang kripto yang tidak terdaftar yang beroperasi di Indonesia dengan alias ilegal.

Tjahja Widayanti membagikan kabar yang merupakan bagian dari Indonesia yang diumumkan oleh 13 penyedia layanan penukaran mata uang kripto resmi yang berwenang untuk menjalankan bisnis di Indonesia.

Tjahja mengatakan hingga akhir Juli 2020 di Indonesia Hanya 13 perusahaan penyedia layanan penukaran cryptocurrency yang disediakan.

Tjahja mengatakan karena 13 perusahaan tersebut telah melalui serangkaian prosedur administrasi dan dianggap telah mematuhi semua regulasi terkait industri baru tersebut. Baca: Tertarik berinvestasi di bursa cryptocurrency? Ini adalah 13 pedagang cryptocurrency yang secara resmi terdaftar di Bappebti- “Menurut Bappebti No. 3 tahun 2020, amandemen ketiga atas Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019, yang melibatkan implementasi aset fisik kripto di pasar Regulasi teknis penukaran kontrak berjangka, batas pendaftaran Exhanger menjadi calon pedagang aset berwujud adalah 29 Mei 2020, “kata Tjahja, Jumat, 24 Juli 2020.

Baca: Bagaimana cara berinvestasi dalam cryptocurrency dalam pandemi?

Dia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada lagi bursa yang mendaftar untuk mendaftar ke Bappebti sebagai calon pedagang aset kripto. -Tjahja mencontohkan karena hanya ada 13 perusahaan yang terdaftar, jika penyedia layanan transaksi terenkripsi beroperasi di luar lisensi Bappebti, maka akan dianggap ilegal dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. -Membaca: Mendorong edukasi cryptocurrency, Binance mengadakan kompetisi perdagangan – aktivitas komersial ilegal dianggap rentan terhadap penipuan, dan keamanannya tidak dapat dijamin.

“Statusnya tidak terdaftar di Bappebti atau ilegal. Bappebti bekerja sama dengan unit Waspda Investasi OJK untuk menindak pihak-pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin, jelasnya.” Identitas penyedia layanan crypto-bukan di Bappebti Mata uang ilegal yang terdaftar di China sangat berisiko bagi investor. Karena ini akan sangat rapuh, pertukaran dapat melakukan penipuan dan penipuan kepada pelanggan.

“Karena para exchanger tidak mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah saat melakukan aktivitas perdagangan aset crypto, dan tidak ada satu pihak pun yang mengawasi aktivitas yang dilakukan” Tjahja .

Sebagai referensi, saat ini terdapat 13 perusahaan resmi yang telah mendapatkan Bappebti Diotorisasi untuk menjalankan bisnis di Indonesia. 13 perusahaan tersebut antara lain:

1. PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), 2. PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), 3. PT Tiga Inti Utama (Triv), 4. PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), 5 PT Pintu Anywhere (Pintu), 6. PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), 7. PT Bursa Kripto Prima (Bicipin), 8. PT Luna Indonesia Ltd (Luno), 9. PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku), 10. PT Bursa Digital Indonesia (Bursa Digital Indonesia), 11. PT Cipta Koin Digital (Koinku), 12. PT Triniti Investama Berkat (Bitocto), 13. PT Plut Digital asset onext.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *