Transformasi digital tidak akan melupakan tata kelola OTT

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-meminta pemerintah tidak melupakan tata kelola yang baik dalam urusan para pelaku OTT, karena kecepatan transformasi digital dipicu oleh pandemi.

OTT adalah pelaku yang persis sama mengisi saluran data operator. Dengan perkembangan tersebut, OTT diklasifikasikan berdasarkan aplikasi, konten atau layanan.

Baca: Pasar UMKM Digital Bertujuan Meningkatkan Produktivitas Pengusaha Miskin

Baca: Presiden IDI Ungkap Manfaat Menggunakan Layanan Kesehatan Digital – “Saat itu Kabinet sedang menyusun draf Peraturan Menteri (RPM) , Melibatkan penyediaan layanan aplikasi dan / atau konten melalui internet (Over the Top / OTT). Masalah ini harus diselesaikan karena Ketua Institut TIK Indonesia Heru Sutadi mengatakan, Jumat (7/8): “Dalam pandemi Di Cina, layanan OTT semakin banyak digunakan, tetapi hampir tidak ada keuntungan bagi negara atau penyedia jaringan. Heru Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) niscaya menentukan aturan main OTT, karena Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa kendala yang dihadapi selama ini, dan eral Pajak telah menunjuk beberapa perusahaan global untuk memuaskan pelanggan Indonesia. Standar bagi pemungut pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa digital yang dijual. Ia mengatakan: “Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan tidak memiliki regulasi tentang OTT. Ia mengenang, jika OTT (terutama perusahaan asing) tidak diatur maka potensi kerugian bagi pelaku usaha lain (seperti operator telekomunikasi) bahkan negara terus bertambah.

“Selama ini, Operator mengeluhkan kurangnya persaingan yang setara dengan OTT, terutama bagi operator yang sudah memberikan layanan operator. Saya dengar masih ada beberapa OTT yang berani menyediakan komponen peer-to-peer untuk layanannya, yang menandakan bahwa hasilnya harus dibagikan dengan operator. Tapi yang jadi persoalan adalah operator tidak berdaya, ”imbuhnya. Ia menambahkan, jika situasi ini buram dan tidak seimbang dalam kegiatan usaha, industri telekomunikasi dalam negeri bisa bangkrut karena tidak ada pembangunan yang berkelanjutan ke depan.

“Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sangat tegang dan keuntungan turun. Pemerintah harus berani memberikan insentif berupa regulasi yang dapat menguntungkan semua pihak di era transformasi digital ini. Ia menyimpulkan: “Jika tidak, operator akan jatuh dan pemerintah akan dirugikan.” Mohammad Ridwan Effendi, Sekretaris Jenderal Pusat Riset Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB, mengakui pemerintah harus memimpin persiapan tata kelola perusahaan OTT. Presiden baru-baru ini mengumumkan percepatan transformasi digital.

Dia berkata: “Kominfo sebenarnya harus menyelesaikan OTT RPM dan hanya memperbaruinya dengan kondisi kedaulatan dan keadilan digital terkini.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *