Pakar IT: menilai isi undang-undang penyiaran, bukan meningkatkan pendapatan para YouTuber

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ahli Kebijakan IT dan Legislatif Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menemukan, permohonan RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi undang-undang penyiaran justru akan meningkatkan pendapatan peserta di industri kreatif.

Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, daripada membatasi kebebasan berbicara seperti masalah lalu lintas. Mereka yang biasanya siaran langsung atau siaran langsung di media sosial / platform streaming akan dibatasi atau dikenai sanksi, karena tidak ada izin yang tidak menjadi tujuan permintaan ke Mahkamah Konstitusi, karena mereka yang akan diharuskan memiliki izin siaran melalui Internet jika Mahkamah Konstitusi menyetujui permintaan yang hanya berlaku untuk perusahaan yang beroperasi dan data di Indonesia. Ujian Nyata Pengamat Telekomunikasi Terhadap UU Penyiaran: Nebecause’Karena Perlu Hadir-Membaca: RCTI Tolak Menolak Kreativitas Media Sosial dengan Meninjau Materi Hukum Penyiaran-Bacaan: Soal Tes Materi UU Penyiaran, KPI: Jangan ‘ Dengan asumsi bahwa ini membatasi kreativitas media sosial – dia menjelaskan bahwa permintaan adalah persyaratan bagi perusahaan daripada ide, dan pengujian publik terhadap undang-undang penyiaran sebenarnya bermanfaat bagi peserta di industri kreatif. Dia berkata: “Di A.S., pendapatan YouTuber di Indonesia jauh lebih rendah daripada YouTuber di A.S. atau negara / wilayah lain yang memiliki pendapatan YouTube. Itu tidak proporsional dengan A.S. karena diatur di A.S., jadi skalanya lebih besar.” siaran.

“Pengajuan judicial review UU Penyiaran akan membuat kreatif lebih produktif, dan ekonomi kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.” Man Danrivanto mengatakan belum tercipta. Menurutnya, dalam memahami teori hukum progresif dan integrasi Berdasarkan premis undang-undang tersebut, definisi penyiaran dengan memasukkan penyiaran Internet tidak menambah subjek hukum baru, tetapi hanya memuat makna konstitusional / ketentuan yang jelas dari undang-undang yang berlaku. Kalaupun Internet digunakan untuk penyiaran, sebenarnya tidak akan mempersulit ketentuan lain UU Penyiaran-pemohon uji materi UU Penyiaran, yakni RCTI dan iNews TV, Danrivanto memahami bahwa MK dibatasi, yakni MK belum Posisikan diri Anda sebagai legislator aktif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *