Legislator bernama OTT ini harus terikat dengan undang-undang penyiaran

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pakar legislasi dan kebijakan teknologi informasi Danrivanto Budhijanto mengingatkan agar tidak mengadopsi model baru kolonialisme, yaitu kolonialisme digital. -hukum.

Jadi, untuk melindungi semua pertumpahan darah di Indonesia, negara ini harus benar-benar ada.

“Saya berharap ekonomi digital berumur lima tahun sudah terbentuk, dan kami merasa Danrivanto berkata:” Sekarang manfaatnya, sampai (hingga) komunitas teknologi global bermasalah. Karena dia tahu di Indonesia kita tidak punya standar konvergensi untuk penyiaran berbasis internet. Hal tersebut diungkapkan Danrivanto saat hadir sebagai saksi profesional pemohon RCTI dan iNews dalam sidang Virtual Judicial Review (JR) UU No. 32 Tahun 2002. Kamis (10 Januari 2020) .— -Dia mencontohkan layanan streaming Netflix yang saat ini melakukan pembayaran melalui mata uang digital.Di sinilah manipulasi digital dilakukan tanpa disadari.

Tanpa disadari sebenarnya terjadi di Indonesia Setiap transaksi diproses di negara lain. Mereka menggunakan data orang Indonesia.

“Kemudian, data tersebut digunakan sebagai nilai dalam bisnis mereka, sehingga nilai investasinya sangat tinggi, sangat penting bagi investor. Attractive “. — Danrivanto mengatakan bahwa Amerika Serikat dapat menjadi contoh keberanian ketika mengambil tindakan terhadap perusahaan asing yang” nakal “. Karena undang-undang dan peraturan negara menuntut masalah hukum, perusahaan harus terikat pada Gunakan hukum. -Misalnya, Tik Tok bukan hanya perusahaan konten, tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa Anda adalah platform asing. Amerika Serikat, pemegang saham, dan pengontrol harus memiliki badan hukum AS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *