Pemerintah menyiapkan insentif bagi para pelaku usaha energi terbarukan dan hemat energi

Laporan reporter Tribunnews.com Reynas Abdila-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Presiden (EBTKE) tentang Energi Terbarukan dan Konservasi Energi. Dalam Perpres tersebut, perusahaan di sektor industri EBTKE akan mendapatkan insentif dan kompensasi.

Hariyanto, Menteri Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, mengatakan perusahaan bahan bakar fosil diberikan insentif dan kompensasi. Sektor ini perlu beralih ke energi terbarukan.

Namun, Hariyanto tidak merinci insentif dan kompensasi yang akan diberikan.

“Pentingnya Perpres adalah bahwa ia akan menyesuaikan harga untuk menarik investor di sektor baru dan baru. Hariyanto mengumumkan pada webinar” Aksi Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Masa Depan “pada hari Rabu bahwa hal itu akan Pada saat yang sama, kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga diatur, dan tujuannya adalah untuk mencapai target 23% dari struktur energi pada tahun 2045. Pada 26 Agustus 2020, Mahkamah Agung menolak Keputusan Presiden No. 64/2020, dan KPCDI meminta DPR untuk berkomitmen- — “Sama pentingnya, ini adalah insentif dan kompensasi. Misalnya mendorong pembangunan panas bumi dan pembangkit listrik. Dia menambahkan, insentif ini diharapkan dapat menurunkan tarif panas bumi dan menjadikannya kompetitif.

Baca: Mulan Jameela Khawatir Utang Listrik Rp 694,79 Miliar Arthur Simatupang, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, mengatakan EBTKE Perpres bisa menarik investor ke India. Bidang energi baru dan energi terbarukan. — “Saat ini, banyak pelaku pasar mulai tertarik beralih ke EBTKE, terutama karena regulasi dan pengurangan biaya yang terus menerus dalam lima tahun terakhir,” kata Arthur. Bapak Ikhsan Asaad mengatakan bahwa PLN juga telah mulai beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satunya adalah rencana peresmian 2.600 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Tujuan dari de-diesel adalah untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang diimpor dengan energi yang berkelanjutan, mengurangi BPP, dan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

Selain itu, PLN juga mulai mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik. Tahun ini diperkirakan ada 168 titik SPKLU, setiap kendaraan listrik mengkonsumsi 12 kWh per hari, dan setiap kendaraan listrik mengkonsumsi 4380 kWh per tahun.

“Mengapa PLN menganggap kendaraan listrik itu penting? Visinya adalah nol impor minyak, dan misinya adalah mempercepat pertumbuhan kendaraan listrik seperti Norwegia dan meningkatkan penjualan listrik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *